KOLONIALISME BELGIA DI AFRIKA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Afrika adalah benua terbesar di kedua di dunia setelah Asia, Berdasarkan iklim, keadaan tanah dan penduduknya. Sampai dengan permulaan abad 19 Afrika belum mempunyai daya tarik yang memikat bagi bangsa Barat. Pada saat itu belum ditemukan bukti-bukti tentang kekayaan alam Afrika. Setelah penjelajahan Inggris bernama D. Livingstone dan Henry Morton Stanley membuka rahasia “benua gelap” itu, mulailah bangsa Barat mengenal daerah-daerah Afrika beserta kekayaan alamnya. Perkembangan industri di negara-negara Eropa mendorong para pedagang dan petualang memasuki benua Afrika. Menjelang akhir abad 19 bangsa Barat berbondong-bondong datang ke Afrika untuk mencari daerah-daerah yang mempunyai potensi  komersial Dari sinilah dimulai lembaran baru dalam sejarah bangsa Afrika Yang diwarnai dengan kolonialisme dan imperialisme bangsa barat. Yakni salah satunya Kolonial belgia pada waktu sebelum Perang Dunia I berakhir, satu-satunya koloni belgia di afrika adalah congo, sebuah koloni yang luasnya 82 kali luas belgia. Koloni tersebut didapatkan dari tangan Raja Leopold II pada 1908. Raja Leopold II percaya bahwa negara belgia bisa sukses, maka belgia harus mengalihkan perhatiannya ke arah penjajah.Untuk mewujudkan ambisi raja Leopold II, ia membentuk International Africa Association. Ia mengutus Henry Morton Stanley.  Stanley berhasil menemukan Kongo, ia berhasil membuat perjanjian dengan suku-suku asli, memuat pos-pos militer. Dia memperoleh jutaan kilometer persegi tanah Afrika tengah untuk Belgia.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kolonialisme belgia di afrika ini, akan dibahas lebih lanjut di bab selanjutnya.

BAB II

PERMASALAHAN

1.2  Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini yang akan dirumuskan sebagai berikut :

1.      Bagaimana Politik Kolonial Belgia ?

2.      Bagaimana Kolonisasi Belgia di Afrika ?

3.      Bagaimana Pemerintahan Leopold II di Congo ?

4.      Bagaimana Pemerintahan Kolonial Belgia di Congo ?

5.      Bagaimana Kebijakan Kolonisasi Belgia ?

6.      Bagaimana Resistensi Masyarakat Pribumi ?

7.      Bagaimanakah keadaan Penduduk Pribumi pada masa Kolonial Belgia di Congo?

8.      Siapakah Rwanda Burundi di pemerintahan Belgia?

9.      Kapan Kemerdekaan bagi Republik Demokratik congo ?

1.3  Tujuan

·         Memberikan pemahaman mengenai Politik Kolonial Belgia.

·         Memberikan pemahaman mengenai Kolonisai Belgia di Afrika.

·         Memberikan pemahaman mengenai Pemerintahan Leopold II di Congo.

·         Memberikan pemahaman mengenai Pemerintahan Kolonial Belgia di Congo.

·         Memberikan pemahaman mengenai Kebijakan Kolonisasi Belgia.

·         Memberikan pemahaman mengenai Resistensi Masyarakat Pribumi.

·         Memberikan pemahaman mengenai Keadaan Penduduk Pribumi pada masa Kolonial Belgia di Congo.

·         Memberikan pemahaman mengenai Rwanda Burundi di pemerintahan Belgia.

·         Memberikan pemahaman mengenai Kemerdekaan bagi Republik Demokratik congo.

BAB III

PEMBAHASAN

2.1   Politik Kolonial Belgia

1.      How

Sebelum Perang Dunia I berakhir, satu-satunya koloni Belgia di Afrika adalah Congo, sebuah koloni yang luasnya 82 kali luas Belgia. Koloni tersebut didapat dari tangan Raja Leopold II pada 1908. Batasv batas Congo di sebelah utara adalah Afrika Equatorial Prancis, di sebelah timur laut, Sudan, di sebelah timur, Uganda dan Tanganyika, di sebelah selatan tenggara, Rodhesia Utara, di sebelah barat daya, Angola, di sebelah barat, Samudra Atlantik. Sesudah Perang Dunia I berakhir, Rwanda dan Burundi menjadi daerah mandat yang diurus oleh Belgia.

Menurut pembagian wilayah di Afrika, Congo Belgia ini termasuk Afrika Tengah, tempat di mana berbagai imperialis bertemu. Oleh sebab itu karena masing-masing ingin memperluas daerah miliknw maka sering timbul ketegangan-ketegangan dan diikuti dengan macammacam perjanjian persetujuan kerja sama atau penentuan batas-batas.

Untuk mengetahui bagaimanakah politik kolonial Belgia terhadap Congo, kita tidak dapat meninggalkan sejarah Congo sewaktu dikuasai oleh Leopold II, Raja Belgia. Leopold II, sebagai Raja Congo Free State (1885-1908) memiliki kekuasaan absolut terhadap Congo. Polilik kolonialnya didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan untuk mengatasi masalah administrasi yang timbul dengan tiba-tiba atau didasarkan atas kepentingan-kepentingan ekonomi. Dengan demikian maka politik kolonialnya tidak mempunyai program yang pasti mengenai masa depan koloni. Segala peraturan dan tindakan raja di Congo Free State dalam prinsipnya ditujukan untuk memperoleh keuntunw material yang sebanyak-banyaknya bagi kepentingan raja pribadi. Seperti kita ketahui, Leopold II yang terkenal sebagai ”raja saudagar” adalah satu-satunya penguasa di dunia Barat pada zamannya vang telah memiliki pandangan jauh tentang pentingnya eksplorasi terhadap daerah Congo yanq sangat kaya itu. Melalui lembaga International Association for the Exploration and Civilization of Central Africa (1876), yang kemudian dibentuk abangnya disebut Commitee for study of the Upper Congo (1878), raja dapat mengusahakan kepentingan-kepentjngan komersial. Komite tersebut mendapat bantuan modal dari raja. Pada 1882 didirikan Association Internationale du Congo, berada dibawah pengawasan raja dan melakukan kegiatan-kegiatan imperialistis di Congo.

Raja sendiri belum pernah datang di Congo. Pelaksanaan politiknya dilakukan oleh seorang administrator general yang diberi kekuasaan legislatif dan eksekutif. Untuk memperluas daerah Congo Free State makin ke pedalaman, Leopold II mula-mula menggunakan cara pendudukan, tetapi pada taraf berikutnya ia menggunakan kekerasan, jika perlu dengan berperang.

Untuk dapat melakukan eksploitasi secara besar-besaran leopold mengizinkan modal pemerintah Belgia atau modal perorangan masuk, melakukan berbagai macam usaha. Eksploitasi ini menimbulkan penderitaan di kalangan penduduk bumiputra. Lebih-Iebih sesudah pejabat-pejabat menyalahgunakan kekuasaan raja. Keadaan ini makin lama makin menjad lebih jelek dan menimbulkan adanya skandal Congo. Skandal Congo inilah membuat kekuasaan Leopold II di Congo berakhir (1908).

Sesudah Congo Free State beralih ke tangan pemerintah Belgia dan koloni tersebut terkenal dengan nama Congo Belgia, maka timbul pikiran-pikiran pada pemerintah Belgia untuk membentuk imperium Belgia. Supaya tidak terulang lagi peristiwa skandal Congo, maka pemerintah akan mengadakan perbaikan-perbaikan dalam melaksanakan politik kolonialnya.

Tidak seperti Inggris dan Prancis, yang masing-masing mempunyai filsafat tersendiri untuk politik kolonialnya. Belgia mengikuti suatu “pragmatic course” untuk memerintah kolonialnya. Doktrin yang lengkap dan sistematis tidak dimilikinya. Tidak ada pemikiran-pemikiran tentang hari depan koloni. Administrasi di koloni melulu dituiukan untuk kemajuan material dan sosial.

Bahwa pemerintah Belgia tidak mempunyai doktrin politik koloni tersendiri pernah dinyatakan oleh Guy Mallenareau, seorang profesor dari Universitas Louvain dalam pidatonya di Washington pada 1954. Ia mengatakan bahwa orang-orang Belgia adalah bangsa yang berakal sehat, bangsa yang sangat realistis, yang menggunakan pengalamannya sebagai penuniuk jalan. Apabila pemerintah akan mengadakan pembaharuan, maka hal itu harus dipikirkan masak-masak supaya penduduk bumi putra tidak menjadi korban. Pembaharuan diselenggarakan bukan karena adanya kecaman atau kritik-kritik dari organisasi internasional, melainkan karena adanya suatu keyakinan yang didapat dari pengalaman. Politik kolonial harus dapat menunjukkan bukti-bukti tentang imaginasi yang tidak terbatas atau keberanian yang luar biasa. Apabila tidak, pasti tidak membawa kemajuan-kemajuan yang hasilnya akan dinikmati terutama oleh benduduk bumiputra.3 Demikian antara lain pembelaan Prof. Guy Mallengreau tentang politik kolonial negerinya.

Adminisirasi kolonial Belgia diatur sebagai berikut: pejabata pejabat Belgia di Congo adalah pelaksana-pelaksana politik yang dikendalikan dari Brussels, dalam hal ini menteri TanahJajahan. Sebuah Dewan Colonial Council beranggotakan 14 orang, bertugas memberi pertimbangan-pertimbangan kepada menteri. Dari 14 anggota tersebut, delapan orang ditunjuk oleh Raja dan enam orang lainnya diambil dari Parlemen, masing-masing kamar tiga orang. Menteri tanah jajahan bertanggung jawab kepada Parlemen dan Parlemen selain dapat menanyakan segala sesuatu mengenai masalah Congo juga berhak mengawasi budget dan perundang-undangan di Congo. Di Congo pemerintah kolonial berkedudukan di Leopoldville, dengan gubernurjenderal sebagai pejabat tertinggi. Advisory council merupakan dewan yang tugasnya memberi pertimbangan-pertimbangan kepada gubernur jenderal. Anggota dewan tersebut adalah wakiI-wakil dan misi Katholik Roma, pemilik pertambangan dan pedagang, ditambah dengan seorang atau dua orang immatricules, penduduk bumiputra yang telah dipersamakan kedudukannya.4 Gubernurjenderal dibantu oleh Advisory council membuat peraturan-peraturan melalui dekrit untuk seluruh daerah yang terdiri atas enam provinsi. Masing-masing provinsi dikepalai oleh seorang gubernur dan di sampingnya terdapat sebuah dewan. Dalam kenyataannya pelaksanaan pemerintahan di Congo sebagian mengikuti contoh Inggris dan sebagian lagi contoh Prancis. Pada taraf permulaan sistem “indirect rule" Inggris dipakai di provinsi-provinsi, sehingga kepala-kepala tradisional waktu itu bertindak sebagai penghubung antara penduduk lokal dengan pegawai Eropa.S Dari pola Prancis yang diambil adalah sistem pengendalian pemerintahan dari ibu kota negeri induk. Disamping itu juga dalam hal mendorong tumbuhnya immatricules di kalangan penduduk bumi putra. Tetapi karena pemerintah Belgia tidak mempunyai gambaran yang pasti tentanG hari depan koloni, maka dalam mempraktekkan imatrikulasi terdapat perbedaan-perbedaan. Di Congo proses imatrikulasi menghadapi situasi yang tidak pasti. Orang-orang Congo yang mendaftarkan diri untuk dipersamakan tidak dicatat dengan selayaknya, bahkan ada di antara mereka yang telah tercatat, masih juga dikenakan kewajiban dan hukum yang berlaku bagi penduduk bumi putra.

Menurut John Hatch politik “patemalism” yang dulu dijalankan oleh leopold II, juga dipakai oleh pemerintah Belgia yang disebutnya 'State-directed paltemalism". Paternalisme ialah politik pemerintah yang menganggap koloni sebagai anak dan negeri induk sebagai bapak yang berkewajiban membimbing anaknya yang masih sangat “hijau” itu ke arah kedewasaan secara evolusioner. Leopold II dalam menghadapi kecaman dari luarterhadap pemerintahannya yangamattercela di Congo, selalu menyatakan pembelaan bahwa dirinya yang telah “Civilized” berkewajiban membimbing penduduk yang masih terbelakang seperti halnya seorang ayah membimbing anaknya yang masih sangat muda.

Pemerintah Belgia berusaha untuk tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah Leopold II di Congo. Perhatiannya terutama ditujukan kepada perbaikan ekonomi dan sosial. Dalam bidang ekonomi pemerintah bekerja sama dengan kaum lKapitalis besar, sedang bidang edukasi dipegang oleh misi dengan Subsidi pemerintah. Berhubung dengan kepentingan ekonomi tersebut di atas, maka pemerintah juga memperhatikan perluasan transpor.

Untuk memperingan tanggungjawab, maka pada 1912 di kalangan pembesar-pembesar dalam pemerintahan Belgia ada pikiran-pikiran bahwa Congo yang luasnya 82 kali Belgia terlalu luas dan mereka tidak bel'keberatan apabila sebagian koloni itu dijual kepada negara lain.          

2.2  Kolonisai Belgia di Afrika

2.      What

Untuk mewujudkan ambisi raja Leopold II ia membentuk International Africa Association. Ia mengutus Henry Motton Stanley. Stanley berhasil menemukan Kongo. ia berhasil membuat perjanjian dengan suku-suku asli. memuat pos-pos militer. Dia memperoleh Jutaan kilometer persegi tanah Afrika tengah untuk Belgia. Karena Stanley melakukan penjelajahan atas nama Raja Leopold dari Belgia. Pada saat dilaksanakan Berlin Confenenoe 1885 tidak ada negara Eropa yang menginginkan Sungai Kongo. namun Leopold II ingin mempertahankan uilayah tersebut sebagai zona perdagangan bebas sehingga banyak pihak yang memberikan dukungan persetujuan pembentukan Congo Free State pada 1885. Dengan demikian kolonisasi Belgia di Afrika tengah khususnya di wilayah Kongo merupakan satu-satunya kolonisasi Belgia di Afrika. di tambah Rwanda dan Burundi setelah adanya mandat dari Lembaga Bangsa-Bangsa.

3.      When

Kolonisasi Belgia di Kongo ini terbagi menjadi tiga masa. antara lain:

a.       Congo Free State (1885 1908)

Congo Free State adalah area yang luas di Afrika Tengah yang dikuasai secara pribadi oleh Leopold II dari Belgia.

b.      Kongo Belgia (1908 1900)

Kongo Belgia adalah nama resmi untuk Republik Demokratik Kongo antara Periode Belgia menguasai wilayah ini pada tanggal 15 November 1908 sampai pada kemerdekaan Kongo pada 30 Juni 1960.

4.      Where

Wilayah kolonisai belgia ini hanya mencakup wilayah Kongo yang diwariskan dari Raja Leopold II yang luasnya 82 kali luas Belgia. Batas-batas Kongo dinsebelah utara adalah Afrika Equatorial Prancis. di sebelah timur laut. Sudan. di sebelah timur, Uganda dan Tanganyika, di sebelah selatan Tenggara, Rodhesia utara, di sebelah barat daya, Angola, di sebelah barat, Samudra Atlantik, Sesudah Perang Dunia I berakhir, Rwanda dan Burundi menjadi daerah mandat yang diurus belgia.

5.      Who

a.       Congo Free State

Tokoh ulama dari C ongo free State ini adalah Raja Leopold 11 yang merupaka raja Belgia Sebagai raja Congo free State. memiliki kekuasaan absolut terhadap Kongo. Leopold 11 yang terkenal sebagai "raja Saudagar" adalah satu-satunya penguasa di dunia Barat pada zamannya yang telah memiliki pandangan jauh tentang pentingnya eksplorasi terhadap daerah Kongo yang sangat kaya itu.

b.      Kongo Belgia

Sama seperti koloni-koloni lainnya, Kongo setelah diduduki oleh pemerintah Belgia di pimpin oleh Gubemur-gubernur Jenderal.

1)      Baron Theophile Wahis (27 April 1844 20 Januari 1921)

Baron Theophile Wahis adalah seorang pemira Belgia dan civil servant. Lahir di Menen, Belgia. ia memulai karirnya sebagai Sub-Letnan dan kemudian Leman Jenderal di tentara Belgia. Dia berpartisipasi dalam pasukan ekspedisi yang dikirim ke Meksiko. Kemudian ia menjadi Gubemur-Jenderal Congo Free State dari 1892 sampai 1908 dan Kongo Belgia dari 1908 hingga 1912.

2)      Felix Alexandre Fuchs (25 January 1858 23 February 1928)

Felix Alexandre Fuchs adalah seorang pegawai negeri Belgia dan Gubernur Jenderal Kongo Belgia. Lahir di lxelles pada tanggal 25 Januari 1858. Fuchs memulai karirnya dengan bekerja untuk Kongo Free State pada bulan Juni 1887. Ia menjadi anggota eksekutif pada tahun 1889 dan pada tahun 1891 ia menjadi wakil gubernur Congo Five State. Pada bulan November 1908, Congo Free State diserahkan ke Belgia oleh Leopold II dari Belgia dan menjadi Kongo Belgia. Pada bulan Mei 1912. Theophile diangkat sebagai gubernurjenderal Kongo Belgia sampai Januari 1916.

3)      Eugene Joseph Marie Henry (1862-1930)

Eugene Joseph Marie Henry adalah seorang pegawai negeri Belgia dan Gubernur Jenderal Kongo Belgia dari 5 Januari 1916 sampai dengan 30 Januari 1921.

4)      Maurice Eugene Auguste (21 Agustus 1875 – 12 Juli 1950).

Maurice Eugene Auguste adalah gubernur Kongo Belgia dari 30 Januari 1921 hingga 24 Januari 1923.

5)      Martin Joseph Marie Rene Rutten (1876-1944)

Martin Joseph Marie Rene Rutten adalah seorang pegawai negeri Belgia dan Gubernur Jenderal Kongo Belgia dari 24 Januari 1923 hingga 27 Desember 1927.

6)      Auguste Constant Tilkens (1869-1949)

Auguste C onstant Tilkens adalah seorang pegawai negeri Belgia dan Gubemur Jenderal Kongo Belgia dari 27 Desember 1927 hingga 14 September 1934.

7)      Pierre Ryckmans (November 23, 1891 - February 18, 1959)

Pierre Ryckmans adalah seorang pegawai negeri Belgia dan Gubernur Jenderal koloni Belgia Kongo 1934-1946.

8)      Eugene Jacques Pierre Louis Jungers ( 1888-17 September 1958)

Eugene Jacques Pierre Louis Junger adalah Gubernur-Jenderal Liga Bangsa-Bangsa Mandat Ruanda-Urundi 1932-1946, dan Kongo Belgia 1940-1951.

9)      Leon Antoine Marie Petillon (1903-1996)

Leon Antoine Marie Petillon adalah seorang pegawai negeri Belgia dan Gubernur Jenderal Kongo Belgia dari 1 Januari 1952 sampai dengan 12 Juli 1958.

6.      Why

Kongo merupakan satu-satunya wilayah kolonisasi Belgia. Wilayah Kongo ini merupakan wilayah di Afrika Tengah, tempat di mana berbagai imperialis bertemu. Kongo berukuran 82 kali luas Belgia dengan penduduk sebesar 12 juta orang Afrika dan 80.000 orang kulit putih. Kongo sangat kaya akan air, hutan kayu, fauna, flora, dan hasil penambangan. Tambang yang banyak di sana adalah lambang berlian, tambang emas, cobalt, tembaga, uranium, besi, radium, mangan, seng, dan timah yang sebagian besar terdapat di distrik-distrik di sebelah selatan. Hasil pertanian perkebunan yang terkemuka adalah karet, minyak kelapa, dan kapas. Di samping hasil pertambangan dan perkebunan, gading merupakan sumber penghasilan yang penting.

2.3  Pemerintahan Leopold II di Congo

Sebelum Kongres Berlin II dilangsungkan, Leopold II pernah mempunyai gagasan untuk membuat suatu “Confederation of Free Natives” di Congo, dengan kekuasaan federal di atas kepaIa-kepala dan kekuasaan tersebut tidak akan mendesak setiap kekuasaan yang telah ada.17 Akan tetapi menurut keputusan Kongres Berlin II (November 1884-Februari 1885) Congo yang pernah dijelajah oleh H.M. Stanley diberi status “Congo Free State” dengan Leopold II sebagai kepala negaranya. Dalam Mukadimah Decree on Native Areas dituliskan bahwa pemerintah, dalam hal ini raja Leopold II, tidak mencampuri kehidupan masyarakat bumiputra, di mana ada kebiasaan suku dibiarkan tetap berlaku. Dengan demikian maka negara yang baru dibentuk itu struktur politik penduduk bumiputra tetap. berlangsung seperti biasa dan menurut adat kebiasaan suku 'kekuasaan kepala suku adalah kekuasaan yang tertinggi.

Kongres Berlin II menghasilkan General Act yang secara garis besar meliputi enam pokok:

1)      peraturan tentang aneksasi daerah di Afrika.

2)      pembukuan daerah Congo untuk penanaman modal internasional

3)      status Congo sebagai “Congo Free State”.

4)      pembukuan daerah Congo-basin untuk perdagangan bebas.

5)      Sungai Niger dibuka untuk pelayaran bebas.

6)      menindas perbudakan dan perdagangan budak.

Semua negara-negara yang menandatangani hasil keputusan kongres tersebut pada umumnya menyatakan setuju, apabila negara baru Congo Free State itu menjadi milik pribadi Raja Leopold II dari Belgia. Mereka memberikan harapan agar Leopold benar-benar melaksanakan keputusan-keputusan kongres. Suasana kongres pada umumnya sangat menyenangkan Leopold II, karena banyak peserta kongres memuji dirinya. Leopold II disebut sebagai orang yang berjasa, bermurah hati dihubungkan dengan tumbuhnya negara baru itu. Utusan Prancis mengucapkan sebagai berikut: “The new state owes its origin to the generous aspirations and the enlightened initiative of a Prince surrounded by the respect of Europe”. Sebaliknya utusan inggris mempunyai pernilaian negatif terhadap Raja Leopold II. Hal ini dapat dimengerti karena Inggris menghendaki daerah png kaya tersebut dan pernah bersekutu dengan Portugal untuu merintangi kehendak Leopold II.

Amerika Serikat tidak dapat menerima keputusan bahwa Congo menjadi milik perorangan. Oleh sebab itu persetujuan hasil kongres yang menentukan nasib Congo tidak pernah diratifikasi. Amerika Serikat lebih condong jika Benua Afrika termasuk Congo terbuka untuk kepentingan bangsa-bangsa Barat dengan catatan, bahwa usaha untuk menguasai sesuatu daerah di Afrika oleh suatu negara tertentu harus berpegang pada peraturan tentang aneksasi daerah di Afrika, keputusan Kongres Berlin ll.

Dua minggu sesudah kongres dibuka, seorang wakil Amerika Serikat, Mr. Kasson, mengucapkan pidato yang isinya menggambarkan adanya persamaan antara negara-negara Eropa yang pada waktu itu ingin memasuki dan menguasai Afrika dengan bangsa Amerika di masa lampau ketika mereka membuka daerah di sebelah barat. Selanjutnya ia menyatakan bahwa untuk keperluan memberikan “civilization" kepada bangsa-bangsa yang terbelakang di Afrika. Dibutuhkan kekuatan untuk melindungi keselamatan para pedagang, misionaris. Penjelajah serta daerah-daerah koloni dari serangan penduduk asli. Ia juga memperingatkan agar peristiwa-peristiwa tragis yang dulu pernah dialami bangsanya tidak terulang di Afrika.

Tiga bulan sesudah kongres berakhir, parlemen Belgia meratifikasi kePutusan Kongres Berlin. Dengan demikian sejak 1885 Leopold II. Raja Belgia itu juga menjadi kepala negara yang berdaulat di Congo Free State. Undang-undang yang menegaskan kedudukan Leopold tersebut berbunyi: "Yang Mulia Leopold II, raja Belgia berwenang menjadi kepala negara yang didirikan di Afrika oleh International A of the Congo. Persatuan antara Kongo dan Negara Kongo yang baru akan menjadi milik pribadi."

LeopoId II menganggap H.M. Stanley dan Sir Francis Winton sebagai orang-orang yang paling berjasa dalam mendapatkan Congo baginya. Oleh sebab itu sebelum Congo Free State terbentuk, Stanley telah diberi kedudukan sebagai kepala “International African Association” di Afrika denqan tugas melakukan kegiatan-kegiatan di daerah Congo. Pada 1882 Stanley kembali ke Inggris dan Leopold II menunjuk Sir Francis Winton untuk mengisi lowongan jabatan tersebut.

Pada 1901 berita tentang kejahatan di Congo oleh pemerintah Leopold II masih terus mengalir. Laporan Roger Casement, seorang Irlandia yang mengelilingi Congo selama 3 bulan (1903), tentang adanya buruh paksaan atau olehnya disebut “slave labour”, adanya pembunuhan sebagai hukuman kepada penduduk Afrika, menimbulkan berkobarnya lagi kritik terhadap pemerintahan Leopold. Congo reform Association di Inggris menuntut agar diadakan penyelidikan internasional terhadap Congo. Untuk kepentingan perbaikan rakyat Congo, jika perlu Inggris bersedia berperang. House of Common! di Inggris pada 1903 membuat suatu alasan yang membangkitkan perasaan antipati terhadap praktek-praktek raja Leopold di Congo yang sangat menyalahi isi perjanjian Kongres Berlin 1885. Akhirnya Leopold terpaksa membentuk suatu komisi untuk menyelidiki laporan Casement. Komisi tersebut beranggotakan seorang Belgia, seorang Italia dan seorang Swis dan mulai bekerja pada 1904, hasilnya memperkuat apa yang dilaporkan oleh Casement. Atas jasa ini, Roger Casement di wisuda menjadi ksatria oleh pemerintah Inggris, tetapi pada 1916, karena ia bergabung dengan pemberontakan Irlandia, akhirnya ia dihukum mati.

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya skandal Congo antara lain:

1)      hidup pribadi Raja Leopold II yang tercela. Hubungannya dengan wanita-wanim di kota-kota besar di Eropa sangat berpengaruh terhadap keuangannya. Raja sering meminjam uang dari berbagai bank tanpa pesetujuan Parlemen. Barang tanggungannya berupa tanah-tanah di Congo, misalnya pinjaman raja dari Bank Antwerp sebesar 5 juta franc disertai jaminan berupa tanah di Congo seluas 16 hektar. Kemacetan dalam pembayaran hutang-hutang yang sering terjadi mengakibatkan ketidak puasaan rakyat Belgia terhadap rajanya, karena mau tidak mau Pemerintah dan rakyat Belgia ikut terseret oleh tindakan-tindakan Leapold

2)      Kekuasaan Leopold II yang absolut di Congo menyebabkan penderitaan yang mendalam pada rakyat Congo dan sebaliknya Membawa keuntungan besar bagi raja dan kaum modal

3)      Keadaan penduduk bumiputra yang masih terbelakang dalam segala bidang tidak Mampu untuk mengimbangi politik kolonial Leopold II.

Sebenarnya sejak 1895, sesudah banyak serangan-serangan dari luar, Leopold II bermaksud untuk menyerahkan Congo Free State keada pemerintah Belgia, berdasarkan suatu Treaty of Cession. Akan tetapi berhubung di dalam Parlemen sampai pada 1903 masih terdapat suara yang kuat untuk mempertahankan Congo seperti sediakala, maka maksud raja dibatalkan. Kelompok yang menginginkan Congo tetap berada di tangan raja, bersedia memberi pinjaman uang dengan syarat bahwa Treaty of Cession Itu harus ditiadakan. Pada 1895 raja menerima baik usul tersebut, karena ia sangat membutuhkan uang guna melanjutkan usahanya melakukan ekploitasi di Congo. Pada 1901 hutang tersebut telah dibayar kembali dan masalah penyerahan Congo kepada Parlemen timbul kembali.

2.4  Pemerintahan kolonial Belgia di Congo

Bagi inggris dan Prancis, koloni-koloninya di Afrika adalah sebagian dari koloni-koloni lain yang dimilikinya, sedang Congo bagi Belgia adalah satu-satunya koloni yang dimiliki. Koloni tersebut sangat mengagumkan, berukuran 82 kali luas Belgia dengan penduduk sebesar 12 juta orang Afrika dan 80.000 kulit Putih. Congo sangat kaya akan air, hutan kayu, fauna, flora dan tambang-tambang. Tambang-tambang berlian, mas, kobal, tembaga, uranium, besi, radium, mangan, seng, timah sebagian besar terdapat di distrik-distrik di sebelah selatan. Hasil pertanian perkebunan yang terkemuka adalah karet, minyak kelapa dan kapas. Di samping hasil pertambangan dan perkebunan, gading merupakan sumber penghasilan yang penting. Sesudah pemerintah Belgia mendapatkan Congo yang diterimanya dengan perasaan malu tetapi disertai kebanggaan yang dirahasiakan, hadiah besar dari Leopold II itu akan diusahakan sebaik-baiknya agar tidak lagi timbul apa yang disebut “Skandal Congo”. Selain itu Belgia juga memimpikan membentuk sebuah imperium yang megah. Untuk keperluan defensif, pada 1908 diadakan perjanjian internasional bersama Inggris, Prancis, Spanyol dan Portugal yang berisi bahwa mereka tidak akan menjual barang-barang seperti senjata api, amunisi dan bahan peledak. Langkah pertama yang diambil ialah mengadakan pembaharuan dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan perbaikan kedudukan penduduk bumiputra. Amerika Serikat dan Inggris menuntut agar keputusan Kongres Berlin 1885 benarbenar dilaksanakan.

Tuntutan tersebut didukung oleh negaranegara lain. Selain itu Inggris menyerukan agar pembaharuan yang akan dilakukan ditekankan kepada:

1)      mengurangi penderitaan penduduk yang disebabkan karena pembayaran pajak yang berat.

2)      memberi tanah yang cukup kepada penduduk bumiputra untuk memberi kemungkinan dapat memenuhi kebutuhannya atau dapat dipergunakan untuk usaha pertanian yang hasilnya dapat dijual, Sepem yang terdapat di koloni bangsa Eropa lainnya

3)      memberi kesempatan kepada pedagang-pedagang dari negeri manapun untuk membuka industri yang memungkinkan adanya hubungan dagang secara langsung dengan penduduk bumiputra.

Disamping itu inggris memperingatkan bahwa berdasar keputusan Kongres Beriin 1885, tanah di Congo tidak boleh dijua| kepada kaum pedagang untuk kepentingan usaha dagang atau kepada kaum misionaris untuk kepentingan usaha kerohanlan. Akan tetapi pemerintah Belgia tidak menghiraukan peringatan tersebut, mengingat di daerah jajahan Inggris sendiri, seperti di Kenya, orangorang kulit putih membeli tanah-tanah milik penduduk asli.

Telah diterangkan di muka bahwa Belgia tidak mempunyai filsafat tertentu mengenai politik kolonial. Pemerintahannya mengikuti Jalan yang pragmatis. Administrasi di koloni ditujukan untuk kemajuan imaterial dan sosial, memberi pendidikan dasar, kesehatan dan fasilitas-fasilitas mendapatkan obat-obatan. Tujuan tersebut hanya mungkin dicapai dengan mengadakan ekploitasi secara sistematis terhadap sumber kekayaan Congo yang masih terpendam. “Sound economic and social basis” merupakan dasar yang dituntut untuk mewujudkan “a healthy democratic political system”, demikian teori yang dikemukakan oleh pemerintah Belgia. Tetapi masalah status politik apa yang akan diberikan kepada koloni tersebut di masa yang akan datang tak dipikirkan sama sekali atau hanya dipertimbangkan dengan samar-samar.

Di Congo, cara melaksanakan administrasi negara tetap dikendalikan langsung dari Brussels yang dilaksanakan oleh gubernur jenderal diba ntu oleh komisioner-komisioner distrik. Tugas komisionerkomisioner distrik tersebut hampir serupa dengan petugas-petugas yang sama di daerah Inggris. Pada 1925 pemerintah Belgia membuat peraturan yang berisi bahwa pemerintah memberi bantuan uang untuk bidang pendidikan kepada gereja Kathoiik Roma selaima 20 tahun. Dalam bidang ekonomi, kongsi-kongsI dagang berkembang amat pesat.

Lima Industri raksasa yang menguasai perekonomian Congo adalah:

1)      Brufina (Societe de Bruxelles pour la Finance et L'Industrie), menguasai Banque de Bruxelles dan berbagai organisasi industri.

2)      Cominiere (Societe Commerciale et Miniere du Congo), hubungannya dengan usaha finansial Nagelmackers dan mempunyai kekayaan pertanian

3)      Unilever, melalui pembantunya di Belgia, Huilever.

4)      Bangue Empaint dengan perhatian yang amat besar kepada bidang transpor.

5)      Societe General de Belgigue.

Lima perusahaan besar tersebut menguasai 90% dari seluruh investasi modal di Congo, terutama yang disebut terakhir. Sebagian kongsi-kongsi.dagang juga mendapat izin untuk menyewa tanah yang luas. Union Miniere de Haut Katanga, mendapat konsesi menyewa sebesar 13.000 mil persegi, lebih luas dari luas Belgia. Kongsi dagang ini menguasai daerah-daerah pertambangan yang paling berharga di Afrika. Lever Brothere Company, kongsi dagang sabun yangterkenal dari Inggris, dapat menyewa tanah seluas dua juta Hektar. Pemerintah Belgia menanamkan modalnya dalam kongsi-kongsi tersebut, sehingga selain mendapatkan pajak-pajak dari kongsi-kongsi juga memperoleh bagian keuntungan. Dalam tiap kesempatan, pemerintah di Brussels mendapat hampir 50% dari seluruh keuntungan yang didapat oleh kongsi-kongsi dagang. Situasi ekonomi di Congo itu menimbulkan kontras sosial yang menyolok. Masyarakat emigran Putih di Congo mempunyai standar hidup yang tinggi, sebaliknya penduduk bumiputra hidup miskin. Akan tetapi berlangsungnya Perang Dunia I yang mengikutsertakan Afrika. maka revolusi sosial di Congo dapat dikesampingkan.

2.5  Kebijakan Kolonisasi Belgia

Leopold II. sebagai Raja yang menguasai Congo memiliki kekuasaan yang absolut. Segala peraturan dan tindakan raja di Congo Free State pada prinsipnya ditujukan untuk memperoleh keuntungan materi yang sebanyak-banyaknya bagi kepentingan raja pribadi. Kebijakan politik kolonialnya didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan untuk mengatasi masalah administrasi yang timbul dengan tiba-tiba atau didasarkan atas kepentingan-kepentingan ekonomi. Untuk dapat melakukan eksploitasi secara besar-besaran Leopold mengizinkan modal pemerintah Belgia atau modal perorangan masuk, melakukan berbagai macam usaha. Eksploitasi ini menimbulkan adanya skandal Congo yang membuat kekuasaan Leopold II berakhir ( I908).

Sesudah Congo beralih ke tangan pemerintah Belgia koloni tersebut dikenal dengan nama Congo Belgia. maka timbul pikiran-pikiran pada pemerintah Belgia untuk membentuk imperium Belgia. Supaya tidak terulang lagi peristiua skandal Congo. maka pemerintah akan mengadakan perbaikan-perbaikan dalam melaksanakan politik kolonialnya. Namun pada kenyataannya oleh pemerintah Belgia sama dengan yang dulu dijalankan oleh raja Leopold. yaitu Paternalisme. Patemalisme ialah politik pemerintah yang menganggap koloni sebagai anak dan negeri induk sebagai bapak yang berkewajiban membimbing anaknya yang masih sangat “hijau” itu ke arah kedewasaan secara evolusioner.

Kegiatan administrasi Belgia di koloninya hanya ditujukan untuk kemajuan materil dan sosial. Administrasi di koloninya diatur sebagai berikut: pejabat-pejabat Belgia di Congo adalah pelaksana-pelaksana politik yang dikendalikan dari Brussels, dalam hal ini menteri Tanah Jajahan. Dewan Colonial Council beranggotakan 14 orang, bertugas memberi pertimbangan-pertimbangan kepada menteri. Dari 14 anggota tersebut, delapan orang ditunjuk oleh Raja dan enam orang lainnya diambil dari perlemen. masing-masing kamar tiga orang. Menteri tanah jaj ahan bertanggung jawab kepada Parlemen dan Parlemen saling dapat menanyakan budget dan perundang-undangan di Congo. Pelaksanaan pemerintahan di Congo pada kenyataannya sebagian mengikuti contoh Inggris dan sebagian lagi mengikuti Prancis. Pada taraf permulaan sistem “indirect rule” lnggris dipakai di provinsi-provinsi. sehingga kepala-kepala tradisional waktu itu bertindak sebagai penghubung antara penduduk lokal dengan pegawai Eropa. Dari pola Prancis diambil sistem pengendalian pemerintahan dari ibu kota negeri induk. Disamping itu juga dalam hal mendorong tumbuhnya immatricules di kalangan penduduk bumi putra.

Pemerintah Belgia menunjukan perhatiannya dalam bidang perbaikan ekonomi dan sosial. Kegiatan eksploitasi seperti pada zaman kekuasaan Leopold II tetap berlaku. dimana kaum modal. pedagang dan bankir-bankir besar masih tetap memegang peranan penting dalam perekonomian Congo. Dalam bidang ekonomi pemerintah bekerja sama dengan kaum kapitalis besar dan juga memperhatikan perluasan transpor. Untuk keperluan pcrdangangan dan perekonomian. diadakan langkah-langkah besar dalam menunjukan komunikasi antara Congo dan negara-negara/daerah-daerah tetangga. Dalam hal ini penanaman modal dalam bidang pembuatan jalan kereta api makin diintensifkan. Katanga dihubungkan dengan Rhodesia dari Eizabethville ke Sokana. Juga dibuat jalan kereta api dari Katanga ke Dnlolo. Disamping itu hubungan melalui air dari Kalanga kemuara Sungai Congo lebih disempurnakan. Hubungan pos dengan luar daerah juga diadakan dan diikuti dengan komunikasi telegraf. Sementara di Congo terdapat tiga bandar ulama, Banana, Boma dan Maladi, untuk melayani kongsi-kongsi pelayaran Belgia. Prancis. Inggris dan lain-lain.

Dalam bidang sosial untuk memajukan penduduk bumiputra, didirikan sekolah-sekolah. Tetapi seluruh bidang edukasi ini berada di tangan kaum misionaris. Ini berarti pcmerimah Belgia kurang memperhatikan bidang tersebut, disamping itu hubungan antara gereja Roma Katholik dengan pemerintah erat sekali. sehingga pelaksanaannya pendidikan diarahkan kepada aspek-aspek praktis. Sekolah-sekolah yang didirikan hanya terbatas pada sekolah dasar dan teknik. Sekedar untuk dapat membaca. menulis, berhitung dan mengetahui tentang masalah-masalah kesehatan dan pertanian sederhana. Pada 1925 pemerintah Belgia membuat penuturan yang berisi bahwa pemerintah memberi bantuan uang untuk bidang pendidikan kepada gereja Katholik Roma selama 20 tahun.

Untuk melindungi kesehatan dan ekonomi rakyat, pada 1912 pemerintah mengeluarkan peraturan “Liqour Act”, berisi larangan penjualan minuman keras. Juga diadakan pembaharuan mengenai peraturan perburuhan. Buruh tidak lagi diambil dari daerah-daerah yang jauh seperti zaman kekuasan Leopold II. pengangkatan buruh dilakukan berdasarkan kepentingan, seorang tidak dapat dipaksa bekerja di tempat yang jaraknya lebih jauh 10 km dari rumahnya. wanita-wanita yang bersuami tidak dapat diterima sebagai buruh tanpa izin suaminya. murid yang meninggalkan sekolah untuk bekerja. harus disertai izin gurunya. upah buruh dibayar setiap bulan. majikan harus memberi perumahan kepada pegawai-pegawainya. dan selama dalam periode kontrak majukan diwajibkan memberi cuti empat hari setiap bulannya kepada pekerjapekerjanya dan selama 15 hari apablla ia sakit dan diperkenankan kembali ke daerah atau tanah asalnya pada waktu masa kontraknya telah berakhir.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II. pemerintah mulai mengadakan pembaharuan-pembaharuan yang terkenal dengan naman “Rencana 10 Tahun”. Rencana tersebut telah dibuat pada 1949 tetapi baru diaksanakan pada 1950. Rencana 10 Tahun tersebut berisi program yang mencakup bidang pengangkatan, station tenaga gerak listrik, perlengkapan ilmiah, pekerjaan umum, perluasan pendidikan, masalah kesehatan dan pertanian. Oleh sebab itu dibangun gedung-gedung baru baik untuk kepentingan pemerintah, pusat-pusat kesehatan, rumah-rumah sakit baru, Rumah-rumah pegawai, bandar-bandar, perluasan kota-kota lama, mendirikan kota-kota baru, jalan-jalan raya dan industri-industri besar.

Adanya pembaharuan dalam bidang material membawa kongsi-kongsi dagang, industri-industri besar makin berkembang dan menguasai perekonomian Congo, menimbulkan masalah-masalah baru seperti: buruh, pegawai dan urbanisasi. Pegawai-pegawai Eropa yang dapat diambil ialah mereka yang sudah pernah berhubungan dengan penduduk Afrika dan mereka dijadikan penasehat-penasehat atau pembimbing. sedang untuk buruh diambilkan dari penduduk Afrika Hitam. Oleh pemerintah imigran dari Eropa tersebut dibatasi dengan cara mengharuskan mereka menyerahkan sejumlah besar uang sebelum mereka masuk wilayah Congo. Peraturan tersebut ditujukan untuk mempertahankan status quo kolonial. karena kalau ahIi-ahli dan tenaga pegawai Eropa di Congo itu sangat besar jumlahnya. dikhawatirkan akan membahayakan kedudukan pemerintah Belgia yang sangat dibutuhkan adalah tehnisi dari Eropa untuk melakukan penelitian terhadap beberapa proyek.

Urbanisasi yang muncul akibat kebutuhan akan buruh diatasi dengan cara memperkuat pertanian yang menggunakan perlengkapan modern. Mekanisasi pertanian dan pemberian rabuk merupakan dua hal yang menarik orang-orang bumiputra untuk kembali kedesanya atau untuk meninggalkan kampung halamannya menuju kota. Juga diadakannya daerahdaerah peternakan sebagai salah satu proyek keperluasan pertanian akan dapat mencegah mengalirnya orang desa ke kota. Bidang edukasi diperluas, namun pada prinsipnya sekolah yang terbanyak hanyalah tingkat sekolah dasar. beberapa sekolah kejuruan dan unversitas. Gereja Katholik Roma tetap memegang peranan utama. Pemerintah memberikan subsidi untuk kepentingan tersebut. Politik pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah. Hampir seluruh peraturan ditujukan untuk mendidik anak-anak Congo supaya tidak buta huruf. Sckolah-sckolah kejuruan didirikan untuk memiliki keterampilan atau kecakapan praktis mengenai bidang tertentu yang dapat diterapkan dalam industri atau dalam pembaharuan desa. Dengan adanya sckolah-sekolah tersebut. pemerintah tidak akan khawatir akan terbentuknya suatu elite yang akan menuntut pembahaman politik atau menuntut kedudukan yang lebih tinggi dalam administrasi negara.

Pada 1948 diskriminasi rasial di sekolah-sekolah mulai dikurangi. Dalam publikasi “The Belgian Congo” antara lain diterangkan bahwa untuk meniadakan “segregation” di sekolah-sckolah makan anak-anak bumiputra dan coloured diizinkan masuk sekolah Eropa. tanpa mempersoalkan kedudukan orang tua mereka. Guru-guru diminta untuk memberikan perhatian baik kepada anak-anak Congo maupun Putih. Pada 1950 diskriminasi rasial di sekolah-sekolah dihapus. akan tetapi dalam kenyataannya sebelum anak-anak non-putih diterima di sekolah Eropa. mereka harus menempuh masa pcndadaran dulu. Dalam “Program Sepuluh Tahun” juga dimasukan rencana didirikan sebuah universitas negeri di Luvinium di dekat Leopoldville dan yang lain di Elisabetville.

Dalam bidang politik, Congo hanya sedikit sekali mengalami perubahan. Pemerintah Belgia sama sekali tidak memberi kesempatan bagi penduduk bumiputra dan kulit putih untuk melakukan aktivitas-aktifntas politik. Di Congo baik orang kulit putih maupun bumiputra tidak mempunyai perwakilan politik dan tidak mempunyai hak pilih. Anggota Advisory Council yang mendampingi gubernur jenderal dan anggota Council diprovinsi-provinsi yang mendampingi gubernur semuanya adalah hasil tunjukan. Tindakan ini diharapkan agar bentukan politik antara dua ras dapat dihindari dan agar penduduk bumiputra dapat menerima minoritas putih. Jika penduduk kulit putih diberi hak-hak. penduduk bumiputra akan merasa adanya diskriminasi rasial. Kebijakan tersebm ditolak oleh penduduk Eropa di Congo. Mereka menuntut hak untuk ikut serta dalam pemerintaham dan baru sesudah Perang Dunia II berakhir. tuntutan mereka mulai diperhatikan.

Di Congo sejak 1947 orang-orang bumiputra ditunjuk untuk menggantikan wakil-wakil bumiputra yang terdiri atas orang-orang Eropa di dalam pemerintahan dan dewan-dewan di provinsi. Akan tetapi sesudah pembesaran-pembesaran Belgia mengetahui adanya ketidak puasan pada penduduk yang iri terhadap perkembangan politik di Rwanda Burundi. maka ditiga kota yang penting: leopoldville. Elizabethville dan Jodotville diizinkan memilih sepertiga anggota dewan kota. Tindakan ini akan dijadikan percobaan untuk membawa perubahan politik kolonial di Congo. Tetapi pada umumnya politik patcmalisme tetap dipegang teguh.

2.6  Resistensi Masyarakat Pribumi

Kolonisasi Belgia di wilayah Kongo mengakibatkan banyak penduduk Kongo menjadi korban yang tewas. Penduduk Kongo harus bekerja di industri yang didirikan oleh pemerintah Belgia. Agen Pemerintah menyandra keluarga mereka sampai orangorang menyelesaikan pekerjaan mereka Untuk memprotes kondisi kerja yang demikian keras. penduduk Kongo memberontak pada banyak kesempatan. Menanggapi hal itu. Force Publique menghancurkan seluruh desa. Antara 10 sampai 23 juta orang tewas selama pemerintahan Leopold. dari 1885 sampai 1908. Meskipun tidak semua meninggal sebagai akibat langsung dari kekerasan fisik. namun banyak yang mengalami kelaparan dan kelelahan kerja yang akhirnya dapat menimbulkan kematian.

Raja Leopold mengklaim kepemilikan tanah, menggusur Afrika. Berlin Act, yang ditandatangani pada tahun 1885. diakui Leopold sebagai otoritas 1 sampai 2 juta mil persegi tanah di wilayah tersebut. Penduduk Kongo kehilangan semua hak kepemilikan tanah. Di bawah Leopold, Afrika memiliki hak milik hanya di desa-desa mereka.

Dengan membentuk Kongo Free State. Raja Leopold membantu menghancurkan hubungan antara rakyat dan tanah air mereka. Sebelmn Belgia memasuki Afrika. orang-orang mengidentifikasi diri mereka dengan etnis. Penciptaan satu negara membuat kabur perbedaan ini. Masyarakat internasional. dibuat sadar akan kekejamannya terhadap rakyat. Atas alasan tersebut terpaksa Leopold untuk mengakhiri Kongo Free State pada tahun 1908. Sejak saat itu hingga tahun 1960-an. Belgia Kongo, yang menggantikan Free State, mempertahankan struktur nasional, kebalikan dari pengaturan hidup lokal yang disukai oleh orang-orang Afrika.

Kongo memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Raja Leopold mengeksploitasi gading dan karet dari Kongo untuk digunakan dalam pembuatan barang di Belgia. Barang-barang ini kemudian dijual di pasar internasional untuk keuntungan. Orang-orang yang benar-benar bekerja di Kongo tidak menerima satu pun dari keuntungan tersebut. Leopold memperkaya diri dengan mengorbankan orang Afrika Selanjutnya mengakibatkan kemiskinan rakyat. Leopold membuat hukum mencegah pedagang Eropa membayar dengan uang Afrika dalam penukaran untuk karet. Sebaliknya. orang Eropa hanya bisa bertukar barang lainnya. dalam sistem baner. Penduduk Kongo menjadi orang miskin dan tidak berpendidikan. Pada tahun 1900. ketika Patrice Lumumba menjadi yang pertama terpilih sebagai perdana menteri. koloni Belgia yang tinggal di Kongo menikmati 95 persen dari kekayaan. Selain itu. pada saat itu hanya l7 penduduk asli Kongo pernah lulus dari perguruan tinggi.

Kolonisasi Belgia yang membuat rakyat Kongo penderita tidak begitu saja diterima oleh penduduk pribumi. Mereka juga melakukan beberapa perlawanan untuk melepaskan diri dari ekSploitasi pemeritah kolonial. Sementara itu. efek dari perdagangan karet di populasi Kongo adalah lebih menghancurkan dari perdagangan budak Eropa yang sudah terjadi bertahun-tahun sebelumnya. Kebanyakan ahli demografi (orang yang mempelajari jumlah populasi) memperkirakan bahwa populasi turun hampir 50 persen selama dua dekade setelah perdagangan karet dimulai.

Penurunan yang luar biasa adalah karena berbagai faktor, termasuk eksekusi. kematian dalam pertempuran perlawanan. pemisahan suami dari istri untuk waktu yang lama, orang-orang yang melarikan diri dari Kongo Free State ke wilayah tetangga. kelelahan karena terlalu banyak pekerjaan. dan kelaparan yang diciptakan karena orang tidak lagi punya waktu, dan lahan yang memadai untuk penanian. Sebagian besar karet Kongo yang dikumpulkan berasal dari tanaman merambat, yang tidak bisa pulih dengan cepat setelah dipanen. Akibatnya, orang harus pergi jauh dan lebih jauh ke dalam hutan untuk mencapai tanah garapan baru. Ketika orang tidak membawa kembali karet cukup untuk memenuhi pedagang, hukuman yang kejam akan dijatuhkan pada mereka.

Banyak penjelajah Eropa awal di Afrika Tengah diharapkan untuk menemukan bahwa penduduk Kongo asli adalah kanibal. Mereka telah mendengar laporan mengerikan praktek-praktek tersebut. Bahkan. beberapa kelompok di Afrika Tengah melakukan praktek kanibalisme. baik sebagai ritual atau sebagai pasokan makanan biasa. Namun sejarawan sekarang percaya bahwa berbagai bentuk kanibalisme yang luas di Kongo. banyak suku menolak kanibalisme. Beberapa orang Eropa menggunakan isu kanibalisme yang sering dibesar-besarkan dalam laporan yang sampai di Eropa sebagai pembenaran untuk intervensi di Afrika. Mereka berbicara tentang perlu membawa moralitas ke benua tersebut.

Pada awal 1891. pemerintah Inggris mulai mendapatkan laporan dari Afrika kekejaman telah dilakukan di Kongo. Mereka berdalih kekejaman ini juga digunakan sebagai pembenaran untuk kebijakan Free State. Apapun kesalahan mungkin terjadi sebagai akibat dari pemerintahan Leopold. mereka beralasan. efek aturan ketat ini mengakhiri praktek kanibalisme. Mulai tahun 1892. perang antara Leopold Force Publique dengan Swahilis wilayah timur Kongo menewaskan ribuan orang. Kekerasan dan penghancuran memaksa semakin banyak orang yang beralih ke kanibalisme untuk bertahan hidup. Setelah perang. kelompok terus berlatih kanibalisme sebagai akibat dari kebijakan Free State. Karena pengumpulan karet sering membuat mustahil untuk menanam tanaman pangan. banyak masyarakat yang tersisa dan tidak mempunyai pilihan selain hanya melanjutkan praktek yang telah menjadi bagian dari budaya mereka selama berabad-abad.

2.7  Penduduk Pribumi pada masa Kolonial Belgia di Congo

Pada saat PD II Congo dipisahkan dari Brussels. kesempatan ini dipergunakan oleh buruh kulit putih dan hitam untuk memperbaiki kedudukan mereka. Pada tahun 1942 dibentuklah organisasi sarikat kerja yang didirikan oleh buruh kulit putih. Pada tahun 1942 terjadi pemogokan di kalangan buruh kulit hitam untuk menuntut upah yang lebih tinggi. namun pemogokan tersebut berhasil diatasi dengan jalan kekerasan dan pertumpahan darah. Bukan hanya pemogokan buruh di Lulubourg pada tahun 1944 terjadi revolusi di kalangan angkatan perang yang kemudian diikuti oleh pemogokan di Matadi pada tahun 1945. Berbagai peristiwa yang telah disebutkan diatas menunjukkan bahwa penduduk tidak puas dengan situasi dan kedudukan mereka pada waktu itu.

Pembaharuan dalam bidang material menbawa kongsi-kongsi dagang. industri-industri makin berkembang dan menjadi sektor perekonomian makro Congo. Keadaan ini menimbulkan masalah baru seperti buruh, pegawai, dan urbanisasi. Buruh diambilkan dari penduduk Afrika hitam oleh pemerintah imigran tersebut dibatasi dengan cara mengharuskan mereka menyerahkan uang sebelum mereka masuk ke wilayah Congo. kebutuhan akan buruh dalam jumlah besar mengakibatkan terjadi urbanisasi secara cepat dan dalam jumlah besar. Jika pada tahun 1938 hanya ada sekitar 8% dari seluruh penduduk pribumi yang berada diluar daerah kesukuan, bekerja pada industri dan tinggal di kota-kota, maka pada tahun 1954 jumlah tersebut naik menjadi 22%.

2.8  Rwanda Burundi dan pemerintahan Belgia

Sesudah Perang Dunia 1 berakhir, seluruh koloni Jerman di Afrika harus diserahkan kepada Lembaga Bangsa-Bangsa. Lembaga lnl menunjuk Inggris, Prancis dan Belgia sebagal mendaterls. Daerah mandat Rwanda dan Burundi diserahkan kepada Belgia (1922). Rwanda dan Burundi yang terletak diperbatasan Congo dan Tanganyika mempunyai persamaan dalam ukuran luas daerah, keadaan penduduk dan keadaan sosial ekonominya. Kedua daerah tersebut semula merupakan Provinsi Tanganyika. Rwanda berukuran 10.000 mil persegi dan Burundi 11.000, daerah-daerah Itu amat kecil ukurannya jika dibandingkan dengan Congo, Aljazair dan Sudan yang masing-masing berukuran kira-kira 900.000 mil persegi.

Penduduk kedua daerah tersebut terdiri atas suku Batutsl (Tutsi) dan Bahutu (Hutu). Menurut perimbangan luas daerahnya. penduduk Rwanda dan Burundi sangat padat bahkan dapat dikatakan yang paling padat dari seluruh daerah di kontinen Afrika. Berdasarkan sensus 1962 penduduk Rwanda berjumlah 2.695.000 jiwa dan Burundi 2.234.000.“ Keadaan tanahnya tidak subur dan sumbensumber kekayaan alam sangat terbatas. Mereka hidup dari hasil tanaman kopi, kapas, jagung, pisang, kacang dan industri perikanan didanau Tanganyika. Hasil yang diekspor terutama kopi. Berhubung keadaan tanahnya miskin maka banyak penduduk daerah tersebut, terutama suku Bahutu mencari pekerjaan ditambang-tambang, bekerja sebagai buruh-buruh industri di negara-negara tetangganya.

Jauh sebelum Rwanda dan Burundi jatuh ke tangan imperialis Barat, kira-kira empat atau lima abad yang lalu datanglah suku Batutsi memasuki dua daerah tersebut. Mereka berasal dari sebelah utara yang diperkirakan dari daerah Galla di Ethiopia. Suku Batutsi yang termasuk suku yang suka berperang itu, walaupun hanya berjumlah sedikit berhasil dapat mengalahkan suku Bahutu yang berjumlah besar yang telah mendiami Rwanda dan Burundi terlebih dahulu. Suku Batutsi memegang kekuasaan politik, sedang suku Bahutu termasuk suku yang dikuasai, hidupnya miskin dan menderita. Ketika imperialisme Barat pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 sibuk melakukan pembagian atas benua Afrika, Afrika Tengah Juga tidak luput dari perhatian mereka. Leopold II, raja Congo Free State melakukan penetrasi kepedalaman. Sejak akhir abad 19, orang-orang Belgia telah menduduki daerah sekitar Danau Kivu didekat Rwanda. Akan tetapi ketika timbul sengketa dengan penduduk bumiputra, orang-orang Belgia memutuskan untuk mengundurkan diri dan dalam waktu singkat mereka merencanakan untuk merebut kembali daerah tersebut (1898). Pada tahun berikutnya, ketika orang-orang Belgia datang untuk menduduki kembali daerah Rwanda, kekuasaan Jerman telah ditanamkan di daerah itu. Terjadilah sengketa antara orang-orang Jerman dan Belgia akan tetapi kemudian dicapai suatu persetujuan yang menyatakan bahwa raja Leopold II menerima baik adanya kekuasaan Jerman dl Rwanda. Pada 1903 Jerman menyerang Burundi. Raja Burundi yang bernama Muesi Kisabo melakukan perlawanan, akan tetapi angkatan perang Jerman yang serba modern alat perlengkapannya, dengan mudah dapat mematahkan kekuatan lawannya. Burundi seperti halnya nasib Rwanda, kehilangan kemerdekaannya. Kedua daerah tersebut dimasukkan sebagai provinsi di Afrika Timur Jerman. Untuk menghemat pengeluaran, maka di beberapa daerah yang telah terdapat pemerintahan tradisional yang telah tersusun rapi, tidak dikenakan sistem pemerintahan yang langsung ditangani oleh pegawaipegawai Jerman. Di Rwanda dan Burundi, kekuasaan Mwami (raja) masing-masing bersama suku Batutsi dibiarkan tetap berlangsung, tetapi dibawah pengawasan seorang residen. Suku Bahutu yang merupakan penduduk mayoritas di Rwanda 9/10 dan di Burundi 5/6 jumlah seluruh penduduk, dikuasai oleh pemerintahan aristokratis Batutsi. Suku Bahutu umumnya menjadi budak ketika perubahan dikoloni Jerman dihapus secara resmi (1907), kedudukan mereka berubah menjadi serfs. Mereka tidak dapat melawan suku Batutsi, karena kedudukan suku yang berkuasa itu didukung oleh penjajah.

Ketika terjadi Perang Dunia I, tentara Belgia di Afrika membantu Sekutu memerangi Jerman dan berhasil menduduki provinsi-provinsi Rwanda dan Burundi. Menurut perjanjian Versailles kedua provinsi tersebut dijadikan daerah LBB dan Belgia ditunjuk sebagai mandatarisnya. Akan tetapi oleh sementara pembesar Belgia keputusan tentang nasib Rwanda dan Burundi tersebut tidak disambut dengan gembira. Mereka khawatir kalau-kalau daerah yang miskin dengan penduduk yang amat padat itu hanya akan menambah beban bagi Belgia. Mereka takut bahwa sumber-sumber kekayaan di Congo dan di Belgia akan dikurangi untuk menutup kebutuhan dua daerah itu. Namun demikian pemerintah Belgia selalu berusaha mendatangkan keuntungan material dari daerah yang baru diterima itu. Seperti apa yang dilakukan di Congo pemerintah bekerja sama dengan kongsi-kongsi dagang besar dan gereja untuk menguasai koloninya. Gereja memperoleh izin melaksanakan pendidikan, sedang kongsi-kongsi dagang mendapatkan konsesi-Konsesi untuk bergerak dalam bidang ekonomi.

Kota terbesar di Burundi yaitu Umbara, dibangun menjadi pusat perdagangan yang memiliki beberapa industri: kopi, bahan pakaian, sabun dan semen. Sekolah-sekolah didirikan secara meluas tetapi mendatar. Yang ada hanyalah sekolah-sekolah tingkah rendah dan latihan-latihan keterampilan untuk mendidik anak-anak menjadi buruh kecil. Pemerintahan dilakukan secara tidak langsung. berarti kekuasaan tradisional dibawah suku Batutsi tetap dipertahankan, tetapi administrasi kerajaan-kerajaan tersebut sejak 1925 dijadikan satu dengan Congo.

Sesudah Perang Dunia II berakhir, status Rwanda dan Burundi berubah dari mandat menjadi daerah trust. Belgia tetap berkuasa dan berpengaruh karena negeri ini ditunjuk sebagai walinya. Dewan Trusteeship PBB dengan teratur mengirim utusan kedaerah tersebut Untuk meneliti dan melaporkan keadaannya.

Dengan dibukanya sekolah-sekolah, makin banyak suku Bahutu yang menjadi pandai danmereka mulai tidak puas dengan Demerintahan yang dimonopoli oleh suku Batutsi. Mereka menuntut ikut serta dalam pemerintahan. Akibatnya timbul ketegangan|tetegangan antara dua suku tersebut. Untuk mengatasi kesulitan itu PBB ingin melakukan penelitian tentang sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh penduduk pada umumnya. Pemerintah Belgia yang bada waktu itu (1949) mengalami kesulitan dalam bidang politik di Congo ingin menjadikan dua daerah kecil itu sebagai tempat percobaan untuk kepentingan perkembangan pemerintahan konstitusional yang kelak akan diterapkan di Congo. Selain itu pemerintah Belgia juga lngin menunjukkan kepada dunia luar bahwa pemerintah kolonialnya bertindak progresif. Maka pada 1949 dilangsungkan pemilihan untuk anggota-anggota dewan penasehat baik untuk Kota Usumbara maupun daerah-daerah distrik. Peristiwa ini mendorong timbulnya kebangkitan politik pada penduduk di Congo.

Hasil pemilihan tetap menguntungkan penguasa-penguasa tradisional. Di Rwanda ketegangan antara dua suku tetap berlangsung Di Burundi Mwami Mwambutsa yang naik tahta sejak 1915 berhasi membawa dua suku yang semula bertentangan itu melakukan kerja sama. Akan tetapi pada pertengahan 1959, ketika raja Rwanda meninggal, terjadilah perubahan di Rwanda. Pengganti raja, Kigera V, tidak dapat diterima rakyat pada umumnya. Terjadilah pergolakan yang diikuti dengan pembunuhan terhadap suku Batutsi dan pembakaran kampung-kampung Batutsi. Banyak suku Batutsi yang mengungsi kenegara tetangga, seperti Uganda. Rakyat Rwanda menuntut agar Kigera V dipecat. Kemudian pada 1961 dengan diawasi oleh PBB penduduk Rwanda melangsungkan pemilihan lagi dan suku Bahutu memperoleh kemenangan. Kigera V melarikan diri keluar negeri dan Kerajaan Rwanda secara resmi dihapuskan. Sejak peristiwa tersebut. perkembangan sejarah Rwanda dan Burundi berlainan. Suku Bahutu di Rwanda mulai memegang kekuasaan sedang Burundi pemerintahan tetap di tangan raja bersama suku Batutsi. Keadaan ini akan membawa pengaruh besar dalam sejarah Burundi sesudah memperoleh kemerdekaannya; pertentangan Bahutu dan Batutsi merupakan motif pergolakan yang selalu muncul sampai permulaan 1972.

2.9  Kemerdekaan bagi Republik Demokratik Congo

Pada l950-an, banyak negara Afrika memeluk anti-kolonialisme, nasionalisme, kesetaraan, dan kesempatan di bawah gerakan persatuan Afrika. Kongo, yang saat itu memiliki beberapa hak seperti memiliki properti dan suara dalam pemilihan, mulai menuntut kemerdekaan. Ketika orang-orang Kongo mulai menuntut kemerdekaan, Belgia tidak punya rencana untuk mengatasinya. Penyerahan ke Afrika dilakukan dengan tergesa-gesa. Dalam waktu tiga puluh hari, pemerintah baru runtuh menyusul pemberontakan militer. di mana tentara menuntut upah yang lebih baik dan akan dipimpin (diperintahkan) oleh petugas Kongo bukan petugas Belgia. Belgia ingin memberikan kemerdekaan selama tentang tiga puluh tahun. tetapi di bawah tekanan dari PBB. dan untuk menghindari perang yang mematikan. Belgia memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Republik Demokratik Kongo (DRC) pada 30 Juni 1960 .

BAB III

PENUTUP

3.1  Kesimpulan

Dari makalah diatas kita dapat menarik kesimpulan bahwa, Wilayah kolonisasi belgia ini hanya mencakup wilayah congo yang diwariskan dari Raja Leopold II yang luasnya 82 kali luas Belgia. Leopold II, sebagai Raja yang menguasai Congo memiliki kekuasaan yang absolut. Segala peraturan dan tindakan raja di Congo Free State pada prinsipnya ditujukan untuk memperoleh keuntungan materi yang sebanyak-banyaknya bagi kepentingan raja pribadi. Kebijakan politik kolonialnya didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan untuk mengatasi masalah administrasi yang timbul dengan tiba-tiba atau didasarkan atas kepentingan-kepentingan ekonomi. Sesudah Congo beralih ke tangan pemerintah Belgia koloni tersebut dikenal dengan nama Congo Belgia, maka timbul pikiran-pikiran pada pemerintah Belgia untuk membentuk imperium Belgia. Supaya tidak terulang lagi peristiwa skandal Congo, maka pemerintah akan mengadakan perbaikan-perbaikan dalam melaksanakan politik kolonialnya.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, pemerintah mulai mengadakan pembaharuan-pembaharuan yang terkenal dengan naman “Rencana 10 Tahun’. Rencana tersebut telah dibuat pada 1949 tetapi baru diaksanakan pada 1950. Rencana 10 Tahun tersebut berisi program yang mencakup bidang pengangkatan, station tenaga gerak listrik, perlengkapan ilmiah, pekerjaan umum, perluasan pendidikan, masalah kesehatan dan pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

Soeratman, Darsiti. 2012. Sejarah Afrika. Yogyakarta: Ombak.

Mufadah, Laila. Kolonialisasi Belgia di Afrika (1885-1960). Dikutip 23 maret 2019 dari Academia. https://www.academia.edu/11995154/Kolonisasi_Belgia_di_Afrika_1885-1960_