BAB I
PEMBAHASAN
1.1
Latar Belakang
Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) lahir digerakan tarbiyah dari beberapa kampus di Indonesia.
Gerakan tarbiyah sendiri awalnya lebih berfokus sebagai gerakan dakwah yanga
muncul diawal 1980 an, pada era orde baru. Gerakan tarbiyah bisa dipahami
sebagai alternatif dari berbagai gerakan islam. Disini perlu diingat bahwa
penguasa orde baru melakukan represi hambatan terhadap aktivitas islam politik.
Islam politik adalah kecenderungan sebagian muslim yang aktif disektor politik
dengan membawa aspirasi agama islam. Reformasi pasca orde baru menghidupkan
kembali demokrasi. Pertumbuhan politik pada masa itu tidak terhindar lagi,
sebab partai politik merupakan pilar dari demokrasi yang ada didalam suatu
negara modern.beberapa partai yang berdiri setelah orde baru, diantaranya
partai keadilan. terbukti pada pemilu 1999 telah muncul 48 partai politik,
termasuk didalamnya ada beberapa partai islam. Kalangan mahasiswa juga
mendirikan partai politik, yaitu partai keadilan yang didirikan tanggal 09
agustus 1998 di jakarta, diaula masjid al azhar kemayoran baru.
Partai Keadilan merupakan hasil dari
gerakan dakwah dikampus yang dilakukan oleh mahasiswa islam di Indonesia.
Lahirnya Partai Keadilan Sejahtera tidak lepas dari peranan penting partai keadilan.
pada pemilu 1999 partai keadilan menduduki peringkat ketujuh dari 48 parai
politik peserta pemilu. Tetapi hasil ini tidak mencukupi untuk mencapai
ketentuan electoral threshold,
sehingga tidak bisa mengikuti pemilu di tahun 2004 kecuali dengan brganti nama
dan lambang. Karena kegagalan tersebut partai keadilan bermetamorfosis menjadi
Partai Keadilan Sejahtera. Dalam waktu relatif singkat partai ini berkembang
pesat, terutama pertumbuhan kader-kadernyabyang selalu dibimbing dengan cara
tarbiyah. Partai Keadilan Sejahtera mempunyai strategi kegiatan yang
berhubungan dengan keislaman. Aktivitas PKS melalui kadernya yang telah
dipercaya untuk terjun langsung kemasyarakat, dengan kegiatan yang di setujui.
Dari situ penulis ingin mencari tahu tentang Partai Keadilan Sejahtera.
1.2
Rumusan Masalah
1. Bagaimana
sejarah pendirian PKS?
2. Apa
visi, misi, asas, dan program kerja PKS?
3. Bagaimana
sosialisasi politik dari PKS?
4. Bagaimana
pola rekruitmen politik dari anggota biasa sampai menjadi kader?
5. Bagaimana
pendidikan politik PKS?
6. Apa
harapan PKS di pemilu tahun 2019?
1.3 Tujuan Penulisan
1. Untuk
mengetahui sejarah pendirian PKS
2. Untuk
mengetahui visi, misi, asas, dan program kerja PKS
3. Untuk
mengetahui sosialisasi politik dari PKS
4. Untuk
mengetahui pola rekruitmen politik dari anggota biasa sampai menjadi kader
5. Untuk
mengetahui pendidikan politik PKS
6. Untuk
mengetahui harapan PKS di pemilu tahun 2019
BAB
II
PEMBAHASAN
2.1
Sejarah Pendirian Partai Keadilan Sejahtera
2.1.1.
Sejarah Pendirian PKS di Indonesia
Partai Keadilan
Sejahtera (PK Sejahtera) didirikan di Jakarta pada hari Sabtu tanggal 20 April
2002 atau bertepatan dengan 7 Shafar 1423 Hijriyah. PK Sejahtera didirikan oleh
sekelompok anak bangsa yang memiliki cita-cita luhur yaitu menegakkan keadilan dan
menyejahterakan masyarakat.
PK Sejahtera merupakan penerus
Partai Keadilan (PK) karena memiliki kesamaan tujuan dan cita-cita. Hal ini
dinyatakan oleh pimpinan kedua partai; Dr. Hidayat Nur Wahid (Presiden PK) dan
Drs. Al Muzzammil Yusuf (Ketua Umum PK Sejahtera), saat mereka bersepakat
dihadapan notaris pada 3 J uli 2003 untuk menggabungkan diri dalam sebuah panai
yang disepakati bemama Partai Keadilan Sejahtera. Dalam menjalankan roda
organisasi dan aktifltasnya, partai dibingkai oleh Piagam Deklamsi, Visi dan
Misi, Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Kebijakan Dasar Partai
serta peraturan-peraturan lainnya yang menglkat seluruh anggota partai.
Partai
Keadilan Sejahtera (PK-Sejahtera) merupakan pelanjut perjuangan Partai Keadilan
(PK) yang dalam pemilu 1999 lalu meraih 1,4 juta suara (7 kursi DPR, 26 kursi
DPRD Propinsi dan 163 kursi DPRD Kota/Kabupaten). PK-Sejahtera percaya bahwa
jawaban untuk melahirkan Indonesia yang lebih baik di masa depan adalah dengan
mempersiapkan kader-kader yang berkualitas baik secara moral, intelektual, dan
profesional. Karena itu, PK-Sejahtera sangat peduli dengan perbaikan-perbaikan
ke arah terwujudnya Indonesia yang adil dan sejahtera. Kepedulian inilah yang
menapaki setiap jejak langkah dan aktivitas partai. Dari sebuah cntitas yang
belum dikenal sama sekali dalam jagat perpolitikan Indonesia hingga dikenal dan
eksis sampai saat ini. Sebagai partai yang menduduki peringkat 7 dalam pemilu
1999 lalu, PK (kini PK-Sejahtera) bertekad untuk meningkatkan daya pengaruhnya
dalam pemilu 2004 mendatang. Untuk mengetahui sekilas sejarah PK-Sejahtera,
kami paparkan secara singkat di bawah ini:
Tahun 1998 ( 20 Juli 1998 ).
Partai
Keadilan (PK) didirikan di Jakarta. Hal tersebut dinyatakan dalam konferensi
pers di Aula Masjid A1 Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta.
( 9 Agustus 1998 ).
Deklarasi
PK di lapangan Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, dihadiri oleh 50.000
massa.
( 19 September 1998 ).
PK
menolak pemberlakuan asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi. Hal itu
dinyatakan Presiden PK Dr Ir Nurmahmudi lsma’il dalam pidato politik peresmian
DPW PK DlY.
( 3-6 Desember 1998 ).
Musyawarah
Kelja Nasional I digelar di Kampung Wisata Insan Krida (KWIK), Pamng, Bogor,
dan ditutup di hotel Cempaka, Jakarta setelah sebelumnya melakukan konvoi
kcndaraan dan' Bogor-Jakam.
Tahun 1999 ( 19 Februari 1999 ).
KH
Didien Hafidhudin ditetapkan sebagai Calon Presiden RI dan' Partai Keadilan.
( 30 Mei 1999 ).
Delapan
panai politik berasaskan Islam menyatakan bersatu dan menyepakati penggabungan sisa
suara (stembus accord) hasil Pemilu 1999. Ke delapan partai itu adalah PPP,
Partai Keadilan, Partai Kebangkitan Ummat, Partai Ummat Islam, PPII Masyumi.
PNU. PBB. dan PSII 1905.
( 31 Juni 1999 ).
Ribuan
kader dan simpatisan Panai Keadilan memenuhi janji mereka untuk “memutihkan”
Ibukota serta berkumpul di Bundaran HI menandai berakhirnya kampanye panai
tersebut di Jakarta.
( 2 Agustus 1999 ).
Partai
Keadilan (PK) menandatangni hasil perhitungan suara pemilu dengan catatan
pemilu relatif luber dan tidakjujur dan adil (jurdil). Keputusan ini diambil PK
dengan penimbangan adanya reaksi positip berupa pengakuan dan‘ panitia Pengawas
Pemilu (Panwaslu) bahwa Pemilu 1999 yang baru lalu masih jauh dari jurdil.
Penandatanganan hasil pemilu dilakukan di kantor KPU, Senin sore (2/8).
( 20 Oktober 1999 ).
PK
menen'ma tawamn kmi kementen'an Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet
pemen'ntahan KH Abdurrahman Wahid
( 21 Oktober 1999 ).
PK menunjuk Dr Ir Numahmudi Isma’
i1 MSc sebagai calon menteri yang diajukan karena memiliki kapasitas,
kapabilitas dan akseptabilitas.
Tahun 2000 ( 16 April 2000 ).
Dr Ir Nurmahmudi Isma’il mengundurkan diri dari
jabatan Presiden Partai dan selanjutnya akan berkonsentrasi di kementerian
Kehutanan dan Perkebunan.
( 18-21 Mei 2000 ).
PK menggelar Musyawarah Nasional 1 di hotel
Bumiwiyata, Depok. 21 Mei 2000 Dr
Hidayat waahid, MA terpilih sebagai Presiden kedua Partai Keadilan menggantikan
Dr. Ir. Nurmahmudi Isma’il dalam Musyawarah Nasional I PK di hotel Bumiwiyata, Depok.
( 3 Agustus 2000 ).
Delapan pattai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU,
PUI, P511 1905) menggelar acara Sarasehan dan Silaturahim Partai-partai Islam
di masjid Al Azhar dan meminta Piagam J akarta masuk dalam Amandemen UUD 1945.
( 12 Oktober 2000 ).
DPP
Partai Keadilan (PK) menemui Wakil Ketua DPR Ri Soetardjo Soerjogoeritno di
gedung DPR RI dan meminta delegasi IPU DPR RI untuk mengusahakan resolusi yang
di dalamnya tidak hanya mengecam keras Israel, tapi sekaligus mengeluarkan
Israel dari keanggotaan IPU.
( 13 Oktober 2000 ).
Puluhan ribu massa Partai Keadilan (PK) yang berunjuk
rasa di halaman Gedung DPR D1 bawah tangga gedung pan'puma DPR aktivis PK
membakar bendera Israel. PK meminta agar RI konsisten dengan sikap menyesalkan,
menolak dan mengecam Israel menyusul penyerangan kc Palestina.
( 9 November 2000 ).
Partai Keadilan menggelar acara Gelar Sambut Ramadhan.
Masyarakat dan pemimpin bangsa diingatkan untuk menjaga kesucian bulan
Ramadhan. Ribuan massa Partai Keadilan (PK) dan Jakarta, Bogor, Tangerang, dan
Bekasi menghadiri acara Gelar Sambut Ramadhan. Tablik akbar ini diselenggarakan
di Bumi Perkemahan Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Ahad (19/11) pagi.
Tahun
2001 (
20 Januari 2001 ).
PK
menggelar Silaturahim dan Halal Bihalal di Silang Monas, Jakarta. Dalam
orasinya Presiden PK Hidayat Nur Wahid menyatakan PK berlepas din' dan' segala
efek negatif pola dan produk kepemimpinan kontroversial kontraproduktifyang
dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid
( 2 Maret 2001 ).
tanah longsor DPP PK mengadakan
bakti sosial di propinsi Banten yang terkena musibah banjir dan.
( 8 Oktober 2001 ).
Lebih
dari 150 anggota legislatif dan' Partai Keadilan (PK) dari seluruh Indonesia,
Senin (8/10) mendatangi Kedubes Amen'ka Serikat di Jalan Merdeka Barat dan
bergabung dengan massa yang sudah lebih dulu melakukan aksi menentang terorisme
AS.
( 19 Oktober 2001 ).
PK
gelar demo besar menentang agresi militer AS ke Afghanistan. Aksi besar ini
diikuti 40.000 orang dan mendapat pujian dari berbagai pihak karena berlangsung
damai dan tertib. Dalam aksi itu dibentuk Komite Indonesia untuk Solidaritas
Afghanistan (KISA) yang diketuai oleh Dr Salim SegafAl Djufn'.
Tahun 2002 ( 7 April 2002 ).
PK
gelar aksi kcadilan untuk Palestina menentang aksi terorisme Israel atas bangsa
Palestina di Silang Monas, J akarta. PK juga membentuk Komite Keadilan untuk
Pembebasan Al Aqsha (KKPA) yang diketuai oleh Dr Ahzami Zami’un lazuli.
( 25 Mei 2002 ).
PK
gelar acara Gerak Jalan Keluarga (GJK) menyambut Maulid Nabi 1423 H dari Silang
Monas MH Thamrin Bundaran HI Silang Monas.
( 8 Juni 2002 ).
15
pimpinan parpol yang tidak memenuhi ketentuan electoral thrashold dua persen
berdasar Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 sepakat menandatangani
dokumen bersama di Hotel Sahid, Jakarta, umuk menolak pemberlakuan ketenman
tersebut. Merekajuga menuntut agar semua parpol pesena Pemilu 1999 diikutkan
lagi dalam Pemilu 2004 walaupun ada parpol yan g sama sekali tidak mempunyai
perolehan kursi di DPR/DPRD. Partai yang terlibat pada pertemuan yan g
diprakarsai Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), yaitu Partai Keadilan (PK),
Panai Demokrasi Kasih Bangsa, Partai Nahdlatul Umat, Partai Demokrasi
Indonesia, Partai Bhinneka Tunggal lka Indonesia, Partai Katolik Demokrat, Partai
Daulat Rakyat, Panai lkatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Persatuan,
Partai Syarekat Islam Indonesia, Panai Nasional Indonesia Massa Marhaen, Partai
Nasional Indonesia Front Marhaem's, Panai Politik Islam Indonesia Masyumi, dan
Partai Kebangkitan Umat.
Tahun 2003 ( 9 Februari 2003 ).
Ratusan
ribu massa PK berunjuk rasa menolak serangan AS ke Irak di sepanjang Jl. MH
Thamrin hingga kedubes AS.
( 20 Maret 2003 ).
Sekali
lagi, PK bersama PKS menggelar aksi damai menentang serangan AS ke Irak di sepanjang
Jl. MH Thamrin hingga kedubes AS. Aksi diikuti oleh 30.000 massa.
( 30 Maret 2003 ).
PKS
bersama Komite Indonesia untuk Solidaritas Rakyat Irak (KISRA) serta seluruh elemen masyarakat
menggelar aksi ‘Sejuta Umat’ dan' Bunderan HI hingga kedubes AS, Jakarta. Aksi
ini merupakan aksi terbesar sepanjang massa dan mampu mengusik para pemimpin
dum'a.
( 17 April 2003 ).
Musyawarah
Majelis Syuro XIII Panai Keadilan yang berlangsung di Wisma Haji Jawa Barat,
Bekasi, merekomendasikan PK untuk bergabung dengan PKS.
( 20 April 2003 )
Deklarasi
DPP PKS di Silang Monas, Jakarta, yang dihadin’ oleh 40.000 massa. 26 Mei 2003
PK dan PKS mendeklarasikan Cn'sis Centre untuk Rakyat Aceh (CCRA) di halaman
Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. CCRA dimaksudkan untuk membantu
rakyat Aceh yang tengah dilanda konflik berkepanjangan.
( 4 Juni 2003 ).
DPP PKS dinyatakan lulus verifikasi oleh Depkehham.
Verifikasi dilakukan di kantor sekretariat Jl. Mampang Prapatan VIII No. R-2, J
akarta.
( 5 Juni 2003 ).
PK selenggarakan acara ‘Silaturahim Nasional Anggota
Legislatif Partai Keadilan’ di Wisma DPR, Cikupa, Cisarua, Bogor, yang diikuti
oleh 180 anggota dewan dari seluruh Indonesia.
( 8 Juni 2003 ).
PKS gelar ‘Dzikir dan Doa untuk Rakyat Aceh’ di
halaman Masjid Agung Al Azhar, Jl. Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta, diikuti
oleh ribuan massa.
( 10 Juni 2003 ).
PK bersama PKS melakukan aksi demonstrasi di depan
Gedung MPR/DPR J l. Gatot Subroto, Jakarta, untuk mendukung disahkannya RUU
Sisdiknas oleh DPR RI.
( 2 Juli 2003 ).
Partai Keadilan Sejahtera (PK
Sejahtera) telah menyelesaikan seluruh proses veriiikasi Departemen Kehakiman
dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan
Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). Ini berani PK Sejahtera telah melengkapi 100%
persyaratan verifikasi Depkehham.
( 3 Juli 2003 ).
PK bergabung dengan PKS yang dilakukan di kantor
pengacara Tri Sulistyowami di Pamulang, Tangerang. Dengan penggabungan ini,
seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kaderya.
( 20 Juli 2003 ).
Musyawarah Majelis Syuro I PKS yang berlangsung di
Ruang Binasentra, Kompleks Bidakara, J akarta, menetapkan delapan kriteria
Calon Presiden (Capres) RI versi PKS. Selain itu dicanangkan juga mekanisme
pemilihan capres melalui Jaring Capres Emas.
( 22 Juli 2003 ).
Ribuan massa PKS melakukan aksi unjuk rasa di depan
kantor Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog), Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. PKS menolak kebijakan Bulog seperti beras
impor dan dana talangan Sukhoi yang dinilai menyengsarakan ribuan petani.
( 8 Agustus 2003 ).
DPP
PKS mencanangkan program Safari ‘Aam Intikhobi (Tahun Pemenangan Pemilu), yaitu
program safari tokoh-tokoh panai ke berbagai daerah untuk mensosialisasikan dan
mensukseskan pemilu 2004. Acam berlangsung di Aula Masjid Baitussalam, Duren
Tiga, Jakarta
2.1.2.
Sejarah Singkat Partai Keadilan Sejahtera Lampung
Partai Keadilan Lampung
dideklarasikan pada Bulan September 1998 dengan deklarator dan para pendiri
yang terlibat: Ir. Abdul Hakim, Drs. Gufron Azis Fuadi, Ir. Hantoni Hasan,
Hilmudin Tsulani, Lc, Ir. Johan Sulaiman, dan Ir. Ahmad Junaidi Auly. Untuk
kepengurusan sendiri terbentuk pada tanggal 20 September 1998. Tidak lama
kemudian dibentuklah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di 7 kabupaten atau kota di
Lampung.
Konsekuensi
dari perolehan suara Partai Keadilan secara nasional dalam Pemilihan Umum
(Pemilu) 1999 yang hanya 1,8 persen, Partai Keadilan tidak dapat mengikuti
Pemilu pada tahun 2004. Undang-Undang sendin' mengatur bahwa partai yang boleh
mengikuti Pemilu 2004 adalah yang perolehan suaranya lebih dan' 2 persen atau
partai-partai baru.
Oleh
karena itu, untuk bisa kembali “bertarung”, Panai Keadilan menggabungkan
dirinya dengan Partai Keadilan Sejahtera dengan nama Partai Keadilan Sejahtera
(PKS). Deklarasi secara nasional di Jakarta dilakukan pada Bulan Juli 2002.
Sedangkan penggabungan PK dengan PKS Lampung sebagai konsekuensi penggabungan
di tingkat pusat texjadi pada tanggal 5 Agustus 2003.
Susunan pengurus (presidium) pada
saat itu adalah :
Ketua
Umum : Ir. H. Ahmad J unaidi Auly
Ketua
I : Ir. Efan Tolani
Ketua
II : Ir. Murdiansyah Mulkan
Ketua
III : Drs. Gufron Azis Fuadi
Ketua
IV : Ir. Nenden Tresnanursari
Sekretaris
Umum : Ahmad Jajuli, S.Pd.
Wakil
Sekretaris : Ir. Munawardi Bendahara : Ir. Johan Sulaiman
2.2. Visi, Misi, Azas
Visi
Umum:
“SEBAGAI
PARTAI DA’WAH PENEGAK KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN DALAM BINGKAI PERSATUAN UMMAT
DAN BANGSA.”
Visi
Khusus:
“PARTAI
BERPENGARUH BAIK SECARA KEKUATAN POLITIK, PARTISIPASI, MAUPUN
OPINI DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT INDONESIA YANG MADANI.”
Visi
ini akan mengarahkan
Partai Keadilan Sejahtera sebagai :
- Partai da’wah yang memperjuangkan
Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Kekuatan transformatif dari
nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa
di berbagai bidang.
- Kekuatan yang mempelopori dan
menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secita - cita dalam
menegakkan nilai dan sistem Islam yang rahmatan lil alamin.
- Akselerator bagi perwujudan
masyarakat madani di Indonesia.
Misi
:
- Menyebarluaskan da’wah Islam
dan mencetak kader-kademya sebagai anashir taghyir.
- Mengembangkan
institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai
markaz taghyir dan pusat solusi.
- Membangun opini umum yang
Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif
dan membawa rahmat.
- Membangun kesadaran politik
masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak - hak kewarganegaraannya.
- Menegakkan amar ma’ruf nahi
munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai
hukum dan etika Islam.
- Secara aktif melakukan
komunikasi, silaturahim, kerjasama dan ishlah dengan berbagai unsur atau
kalangan umat Islam untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan
wihdatul-ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk
memperkokoh kebersamaan dalam merealisir agenda reformasi.
- Ikut memberikan kontribusi
positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedhaliman khususnya
terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.
Partai
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berazaskan Islam.
2.2.1.
Program Kerja Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Berikut 14 program prioritas PKS
dalam lima tahun ke depan:
1.
Mengokohkan
peran kaderisasi bagi pengokohan karakter Bersih, Peduli dan Profesional.
2.
Mewujudkan
Tata Kelola Partai yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif khususnya dalam
pengelolaan keuangan, organisasi dan administrasi.
3.
Menata
dan mengokohkan peran pejabat publik partai sebagai pelayan, pemberdaya dan
pembela umat dan rakyat bagi terwujudnya reputasi partai dakwah yang Bersih,
Peduli dan Profesional.
4.
Mengokohkan
Peran Kepanduan dan Barisan Tanggap Bencana PKS untuk siap dan selalu waspada
dalam melayani rakyat saat bencana dan keadaan darurat wilayah/daerah.
5.
Menggulirkan
program Pilot Project 1000 pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
yang mengokohkan ekonomi umat.
6.
Memperkuat
dan mengadvokasi peran pekerja, petani dan nelayan sebagai modal ekonomi,
sosial dan politik bangsa.
7.
Mengokohkan
peran sosial partai melalui Pusat Khidmat PKS, Rumah Aspirasi hingga Rumah
Keluarga Indonesia yang melayani dan mengadvokasi rakyat.
8.
Mengokohkan
peran partai sebagai jembatan ukhuwah umat bagi terwujudnya Islam moderat dan
modern yang mengokohkan kontribusi Islam sebagai rahmatan lil álamin.
9.
Mendorong
pelaku seni budaya untuk menghadirkan produk seni dan budaya yang
menginspirasi, mencerdaskan dan membangun mental tangguh bangsa.
10. Menggulirkan Nilai-Nilai Ketahanan
Keluarga (family mainstreaming) baik secara struktural (perundang-undangan)
maupun kultural (bersama seluruh elemen masyarakat) mengantisipasi perkembangan
yang kian mengkhawatirkan.
11. Memperjuangkan paket Undang-Undang
yang mengokohkan Transformasi Struktural Perekomomian Indonesia yang memastikan
pertumbuhan ekomomi berkualitas dan menurunkan rasio gini.
12. Mengusulkan Paket Undang-Undang yang
menghadirkan demokrasi substansial yang mudah, murah dan menjamin mandat rakyat
terlaksana: proporsional tertutup, pembatasan dana kampanye, kampanye yang
terbatas dan mengedepankan edukasi politik publik dengan menekan praktek
politik uang.
13. Mengadvokasi desa agar berdaya,
mandiri dan kuat secara sosial serta memiliki kekuatan religius melalui peran
Para Pemuda dan Perempuan Pelopor Desa.
14. Mengokohkan peran Koalisi Merah
Putih (KMP) guna menghadirkan lembaga legislatif di pusat dan daerah yang
bersih dan produktif sebagai penyambung suara rakyat.
Selain beberapa hal diatas, PKS saat
ini mencanangkan program baru berupa P yaitu (perlindungan ulama, tokoh dan
simbol agama) ulama dalam hal ini bukan hanya dalam lingkup islam, tapi juga
agama lain. Hal ini dilakukan karena banyak ulama yang merasa tidak nyaman
dalam menyampaikan dakwahnya sehingga PKS ingin mendorong adanya rancangan
undang-undang tentang ulama. K yaitu (
kendaraan motor CC kecil bebas pajak)hal ini berarti dalam keadilan sosial. Hal
ini karena sekarang banyak orang kaya yang mendapatkan pengampunan pajak (tax
amnesti) . oleh karena itu PKS memiliki agar motor dapat bebas pajak karena
motor atau kendaraan roda dua ini merupakan alat transportasi untuk kalangan
masyarakat pada umumnya. S yaitu (SIM seumur hidup) hal ini karena banyaknya
masalah mengenai pembuatan SIM ulang yang banyak dianggap ribet oleh sebagian
orang dan banyak juga pembuatan SIM yang tidak resmi melalui orang atau
perantara tertentu, padahal orang yang sudah lama berkendara pastinya akan
semakin mahir dan tidak harus melakukan pembuatan SIM ulang. 8 (8 juta penghasilan bulanan bebas pajak). PKS
ingin masyarakat yang berpenghasilan maks 8 juta bebas pajak, karena selama ini
penghasilan 4,5 juta saja sudah kena pajak padahal kondisi ekonomi sedang tidak
stabil atau naik turun. Oleh sebab itu, PKS mengusulkan undang-undang tentang
penghapusan pajak bagi masyarakat yang berpenghasilan dibawah 8 juta.
2.3.
Sosialisasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Setelah
observasi yang kami lakukan, kami mendapatkan informasi bahwa partai PKS ini
melakukan sosialisasi politik melalui berbagai media massa seperti sosial media
seperti instagram, facebook, twitter, youtube, ada juga blog atau web khusus
pks yang membahas mengenai semua program kerja atau informasi mengenai PKS, ada
juga melalui surat kabar . PKS memanfaatkan majunya teknologi yang ada sekarang
ini untuk mensosialisasikan partainya. Selain itu, PKS juga melakukan sosialisasi
di jalan-jalan dengan melakukan flashmob di sebagian kota untuk memperkenalkan
identitas partai. PKS juga sering melakukan bantuan terhadap korban bencana
alam. Selain itu, PKS juga melakukan sosialisasi dengan door to door (dari
rumah kerumah). Selain itu, dalam pemilu PKS juga menggunakan media luar ruang
dengan memasang Baliho yang isinya berupa program kerja, foto pimpinan dan
sebagainya. PKS ingin membawa pemilu sebagai kontekstasi
ide dan gagasan. Karena selama ini masyarakat berpandangan bahwa pemilu adalah
“pesta rakyat”, tetapi PKS ingin merubahnya agar masyarakat berfikir makin
cerdas bahwa pemilu adalah suatu kompetisi ide dimana PKS ingin pemilu ini
berjalan dengan baik dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
Selain
itu, untuk di dalam partai PKS melakukan pembinaan rutin yang memiliki salah
satu agenda yaitu khalaqoh atau takliman dengan menyampaikan informasi dan info
resmi mengenai partai yang dilakukan oleh kader resmi.
2.4.
Pola Rekrutmen Politik Dari Anggota Biasa Sampai Menjadi Kader
Dalam melakukan
pola rekrutmen politik, PKS ada anggota terbina dan anggota tak terbina.
Untuk keanggotaan, seseorang dapat
mendaftar secara sukarela
Selain
itu, walaupun PKS merupakan partai yang berlandaskan islam, tapi di beberapa
daerah tertentu yang mayoritas nonmuslim PKS melakukan pengrekrutan dengan
pengecualian.
2.5.
Pendidikan Politik PKS
Pendidikan
politik yang dilakukan PKS tidak dilakukan secara khusus diatur dalam program
kerja partai sendiri. Akan tetapi, pendidikan politik tertuang dalam program
kerja di bidang kaderisasi, keummatan, dan kebijakan publik. Pelaksanaan pendidikan
politik PKS dilaksanakan menggunakan berbagai metode dan strategi antara lain
kegiatan pelatihan dan pembinaan, seminar, kajian-kajian, sosialisasi dan
kegiatan sosial. Pendidikan politik PKS pelaksanaan nya tidak hanya selalu
bermjatan politkm saja akan tetapi juga terdapat muatan-muatan materi
keislaman, hal tersebut tidak terlepas dari PKS sebagai partai dakwah.
Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik PKS
dilakukan dalam upaya penguatan dan peningkatan kualitas kader.
2.6.
Harapan PKS di Pemilu 2019
Harapan PKS di
pemilu 2019 i ni tentunya berharap agar pemilu ini berjalan dengan baik dan
lancar. Selain itu, pastinya PKS berharap agar para perwakilannya dapat menang
di pemilu tahun ini, dan agar dapat mencapai target yang diharapkan.
Comments
Post a Comment